BERITA

LAYANAN KEUANGAN BERBASI TEKNOLOGI

 

Sumber: Republika.co.id

Penggunaan teknologi di sektor keuangan bukan hal yang baru di Indonesia. Masyarakat Indonesia telah menikmati layanan financial technology sejak tahun 1980-an. Pada masa itu, salah satu solusi yang ditawarkan oleh jasa fintek adalah mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang menghadirkan jasa perbankan inti kepada masyarakat  selama 24 jam, tanpa harus datang langsung ke cabang bank.

 

Pada era 2000-an layanan keuangan berbasis teknologi menjadi semakin kompleks. Pada awal tahun 2000, Bank Indonesia memperkenalkan sistem RTGS sebagai komplementer sistem kliring nasional (SKN) dan menghadirkan sistem pembayaran seketika

 

Pada era 2009 hingga saat ini mulai muncul pemain startup jasa keuangan berbasis teknologi sebagai akibat ketatnya regulasi pasca krisis global 2008 dan perkembangan teknologi informasi khususnya berbasis mobile. Jenis fintek ini kemudian berkembang untuk mendukung financial inclusion dan pertumbuhan ekonomi.

Implementasi teknologi, khususnya yang berbasis mobile menjadikan solusi atas kebutuhan jasa keuangan menjadi mudah dan cepat saat ini dibandingkan dengan 1 dekade lalu. Dengan semakin merebaknya fintek dan potensi perkembangannya di masa mendatang, Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaraan di Indonesia merasa perlu untuk menyusun regulasi kepada perusahaan Fintek, khususnya yang melakukan penyelenggaraan transaksi pembayaran.

Salah satu diantara kewajiban tersebut adalah syarat berbadan hukum Indonesia, kewajiban bertransaksi menggunakan mata uang rupiah dan harus penempatan dana pada sistem perbankan Indonesia. Selanjutnya perusahaan Fintek dihimbau untuk mematuhi ketentuan antara lain pengelolaan risiko secara memadai. terakhir, perusahaan Fintek juga harus mengedepankan perlindungan konsumen dan proteksi data dan informasi serta mengupayakan efisiensi transaksi.

 

 

Sumber : Republika.co.id

Dalam republika.co.id, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana mengeluarkan peraturan mengenai inovasi keuangan digital sebagai payung hukum pengembangan teknologi finansial. "Terkait rencana peraturan OJK inovasi keuangan digital, dalam waktu dekat akan diluncurkan. Kami sudah mendapatkan masukan dari Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech)," kata Deputi Komisioner OJK Institute, Sukarela Batunanggar, di Jakarta, Jumat (13/4).

Dalam rancangan POJK inovasi keuangan digital disebutkan bahwa seluruh perusahaan teknologi finansial wajib mencatatkan diri di OJK agar dianggap legal. Setelah mencatatkan diri, OJK akan memilah mana yang masuk "regulatory sandbox" atau laboratorium pengujian model bisnis. Industri juga diberi kesempatan mengajukan diri untuk menguji model bisnisnya.

Setelah diobservasi oleh regulator, ada tiga status yang diberikan OJK kepada pelaku teknologi finansial. Yaitu direkomendasikan untuk terdaftar di OJK, perbaikan sampai dengan 12 bulan, dan tidak layak.

POJK inovasi keuangan digital tersebut mencakup seluruh jenis teknologi finansial. Sebelumnya sudah ada POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (peer-to-peer lending). yang diatur dalam POJK inovasi keuangan digital hanya pokok-pokoknya saja. Terkait pelaksanaannya diserahkan ke industri.

"Terkait aspek prudensialnya, seperti likuiditas, permodalan, dan lain-lain tidak diatur oleh OJK dan diserahkan ke industri. Tanggung jawab kelangsungan usaha fintech berada di pemilik dan pengurusnya, sehingga transparansi dan akuntabilitas menjadi penting,

 

 

Sumber : republika.co.id

Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah agen layanan keuangan digital (LKD) mencapai 203.160 agen. Keberadaan agen ini diharapkan bisa mendorong optimalisasi program inklusi keuangan LKD BI.

Pungky Purnomo Wibowo, Direktur Eksekutif Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) BI keberadaan LKD mendukung program gerakan nasional non tunai dan inklusif BI.

"Ada beberapa program yang mendukung inklusi keuangan BI," kata Punky kepada Kontan.co.id, Selasa (23/1). Tiga program ini adalah pertama penyaluran bansos non tunai. Beberapa bansos non tunai ini adalah program keluarga harapa (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) di mana Himbara sebagai bank penyelenggara.

Kedua adalah program elektronifikasi jalan tol yang dapat memberikan layanan fasilitas top up atau penjualan kartu uang elektronik. Sedangkan program ketiga adalah pengembangan ekosistem layanan pembayaran non tunai. (kontan.co.id)

Melalui kepiawaian pelaku usaha fintek, penggunaan teknologi tepat guna dalam bentuk teknologi informasi , serta pengaturan regulasi keuangan yang melindungi dan menunjang pertumbuhan, maka fintek di Indonesia akan menjadi semakin nikmat dan aman dikonsumsi serta dapat mengakselerasi perkembangan perekonomian di Indonesiaimplementasi fintek memang terlihat indah, namun dalam prakteknya, fintek memicu apa yang disebut oleh  ekonom AS, Joseph Schumpeter, sebagai creative destruction pada industri keuanga, yaitu proses perubahan struktur ekonomi yang meluluh-latakkan struktur lama dan membentuk struktur baru.

 

Sumber :

Ginulur, Akhmad. 2016. Mie Tektek & Fintek. https://www.kompasiana.com/sikereninoel/586208ae169373c106c078b2/mie-tektek-fintek?page=all Rosalina, Dessy. 2018. BI mencatat agen layanan keuangan digital sudah sebanyak 203.160. https://keuangan.kontan.co.id/news/bi-mencatat-agen-layanan-keuangan-digital-sudah-sebanyak-203160 Rezkisari, Indira. 2018. OJK Rancang Peraturan Inovasi Keuangan Digital. https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/04/14/p756mt328-ojk-rancang-peraturan-inovasi-keuangan-digital

Produk Pembiayaan

Simulasi Kredit

 
Silahkan lakukan simulasi kredit menggunakan form pada menu ini.

Link Harga Mobil

Klik disini untuk melihat link-link terkait harga-harga mobil baru dan bekas.

Petunjuk Kredit

 
Syarat dan Ketentuan Pengajuan Kredit di Multindo.

Why Choose Multindo