BERITA

Sertifikasi Collector

SERTIFIKASI COLLECTOR

 

 

Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia sendiri di golongkan menjadi 3 hal, yaitu : kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Dengan kebutuhan yang cukup banyak, manusia memiliki keterbatasan financial sehingga untuk memenuhi kebutuhannya tak jarang manusia melakukan hutang – piutang untuk membiayai kebutuhannya. Atas dasar tersebut maka terlahirlah Perusahaan Pembiayaan, dimana perusahaan pembiayaan memiliki kegiatan usaha untuk mengadakan barang beserta jasa yang dibutuhkan oleh konsumen (POJK No. 29/POJK.05/2014)

Untuk melaksanakan kegiatan usaha tersebut, Perusahaan Pembiayaan membuat Perjanjian dengan Nasabah, Guna menjamin kepastian agar terlaksananya hak dan kewajiban para pihak maka biasanya hutang piutang tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian.

 

Dalam setiap perjanjian, terdapat hak dan kewajiban yang disepakati oleh para pihak. Namun tidak selamanya perjanjian terlakasana seperti yang diinginkan oleh para pihak yang dituangkan dalam perjanjian. Ada kalanya terdapat pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga ada pihak yang cidera janji atau wanprestasi. Dengan terjadinya cindera janji maka salah satu pihak dirugikan.

Dalam kaitannya dengan perjanjian pembiayaan, perusahan pembiayaan yang merupakan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut sering mengalami hal demikian, Oleh karenanya, untuk mengantisipasi kerugian, perusahaan pembiayaan mengutus seseorang untuk melakukan penagihan maupun mengingatkan nasabah untuk melaksanakan kewajibannya, yang disebut dengan Collector.

 Selain dilakukan oleh karyawan, Perusahaan Pembiyaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur dengan memperhatian ketentuanketentuan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, yang mengatur mekanisme kerjasama antara Perusahaan Pembiayaan dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur, antara lain:

  1. Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur.
  2. Perusahaan Pembiayaan harus menuangkan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk perjanjian tertulis bermaterai.
  3. Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    1. Pihak lain tersebut berbentuk badan hukum;
    2. Pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan
    3. Pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi profesi di bidang penagihan dari lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi perusahaan pembiayaan Indonesia.
  4. Perusahaan bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  5. Perusahaan wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerjasama dengan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam pelaksanaannya kegiatan penagihan dapat digolongkan antara lain sebagai berikut :

a. Desk Collector

Desk Collector merupakan unit kerja dalam Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Penagihandengan mengunakan alat komunikasi tanpa bertemu langsung dengan nasabah.Tugas Desk Collection adalah memberitahukan kepada nasabah akan waktu  jatuh tempo pembayaran angsuran, mengarahkan nasabah untuk melakukan pembayaran paling lambat pada saat jatuh tempo, serta melakukan edukasi kepada Nasabah berkaitan dengan kewajiban nasabah dan konsekuensinya apabila  Nasabah terlambat melakukan pembayaran angsuran.

b. Field Collector

Fielld Collector adalah unit kerja yang dimilki Perusahaan Pembiayaa yang bertugas melakukan kunjungan ke nasabah untuk melakukan penagian, petugas penagihan ini yang sering disebut dengan Collector.

Dalam melaksanakan tugasnya Collector melakukan pendekatan secara persuasif.memberikan pengaruh psikologis kepada nasabah, membantu meberikan saran dan edukasi kepada Nasabah sehingga melakukan pembayaran.

c. Remedial

Remdial adalah unit kerja yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan untuk menangani Nasbah yang mengalami gagal bayar atau macet sehingga tidak dapat ditangani lagi oleh Colletor. Tugas utama Remdial adalah melakukan penyelamatan agar Nasabah dapat kembali lancar kembali melakukan pembayaran.

Dalam usaha untuk melakukan penagihan agar Nasabah dapat kembali lancar melaksanakan kewajibannya, tidak jarang terdapat Nasabah yang benar-benar gagal bayar sehingga terjadi Cidera janji, dan Perusahaan Pembiayaan terpaksa melakukan penarikan jaminan, dan hal ini merupakan hal yang telah diperjanjikan dalam perjanjian yang dibuat antara Perusahaan Pembiayaan dengan nasabah.

Dalam melakukan penarikan jaminan Perusahaan Pembiayaan akan menugaskan karyawan perusahaan dari divisi Fied Collection maupun Remedial, atau bahkan menugaskan Pihak dari luar perusahaan dengan kembali memperhatikan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014.

Dalam melakukan Penarikan jaminan oleh perusahaan pembiayaan, debitur perlu memastikan beberapa hal berikut:

  1. Apabalia jaminan berupa benda bergerak maka jaminan tersebut wajib telah dibebani dengan Akta Jaminan Fidusia dan dilakukan pendaftaran sertifikat fidusia di Kantor Hukum dan HAM.
  2. Penarikan jaminan fidusia dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam perjanjian pembiayaan, termasuk diantaranya adalah Perusahaan Pembiayaan telah memberikan teguran atau peringatan kepada Nasabah sehingga Nasabah cukup memenuhi syarat dianggap lalai berdasarkan Perjanjian dan Pasal 1238 KUH Perdata.
  3. Pelaksana yang melakukan Penarikan jaminan fidusia adalah pihak yang ditugaskan oleh Perusahaan Pembiyaan baik karyawan Perusahaan Pembiayaan sendiri atau Pihak lain dari luar Perusahaan Pembiayaan wajib membawa surat tugas penarikan jaminan dari Perusahaan Pembiayaan.
  4. Petugas yang melakukan eksekusi benda jaminan fidusia membawa sertifikat jaminan fidusia;

Dalam hal mengamankan jalannya eksekusi, pihak perusahaan pembiayaan dapat meminta bantuan ke pihak Polri sesuai dengan Peraturan Kapolri (Perkap) No 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.Pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan:

  1. ada permintaan dari pemohon;
  2. memiliki akta jaminan fidusia;
  3. jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
  4. memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan
  5. jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

Permohonan pengamanan eksekusi diajukan dengan melampirkan:

  1. salinan akta jaminan fidusia;
  2. salinan sertifikat jaminan fidusia;
  3. surat peringatan kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya;
  4. identitas pelaksana eksekusi; dan
  5. surat tugas pelaksanaan eksekusi.

Penarikan jaminan Fidusia dapat dilakukan langsung tanpa adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena sesuai dengan pasal 15 Undang-undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan :

(1)    Dalam sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1)dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

(2)    Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuataneksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap.

(3)    Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yangmenjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Dalam pelaksanaannya terkadang Nasabah sebagai pemberi fidusia tidak dengan mudah menyerahkan unit yang dikuasainya.Hal ini membuat perusahaan penerima fidusia harus menempuh jalur hukum, untuk mengeksekusi unit yang dikuasai oleh pemberi fidusia. Jalur hukum ini akan dimediasi maupun diselesaikan oleh pihak pengadilan. Putusan pengadilan harus menjadi putusan final dari permasalahan yang dihadapi oleh para pihak.Mengenai pelaksanaan putusan perdata, hal ini diatur dalam Reglemen Indonesia yang Diperbaharui ("HIR") Bab Kesembilan Bagian Kelima tentang Menjalankan Keputusan Pasal 195 s.d. Pasal 224.Pada prinsipnya, dalam perkara perdata pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh pihak yang dikalahkan.Akan tetapi, terkadang pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Di dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur jangka waktu jika putusan akan dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan berdasarkan Pasal 196 HIR:

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”

Penyelesaian perkara melalui pengadilan dirasa sangat merugikan perusahaan, karena hal ini membutuhkan waktu yang lama.

Dalam usaha mempercepat proses penyelesaian penagihan maka Perusahaan Pembiayaan berusaha melakukan edukasi kepada Collector maupun tenaga penagihan lainnya agar menjadi tenaga penagihan yang professional dan sesuai dengan ketentuan OJK, dan sehingga diharapkan tidak meperburuk citra tenaga penagihan atau yang sering disebut oleh masyarakat dengan Debt Collector

 

Sumber gambar Ekonomi.metrotvnews

Perusahaan Pembiayaan melalui Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) memperketat pengawasan terhadap debt collector.Untuk mengubah citra jasa penagih yang kurang baik saat ini, APPI melalui POJK No 29 (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, mewajibkan seluruh tenaga penagih untuk mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi profesi pembiayaan Indonesia.

Sumber Gambar SPPI.co.id

Sertifikasi dilakukan oleh PT Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia sebagai lembaga yang ditunjuk oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia sebagai penyelenggara sertifikasi. Selama pelatihan tersebut, tenaga jasa penagihan akan diberikan pelatihan mengenai kode etik dan cara menarik (eksekusi) dengan benar dan sopan. Jika lulus ujian, debt collector ini akan menerima sertifikat dan kartu lulus ujian yang berlaku selama tiga tahun.

Selama kurun tiga tahun apabila mereka bertindak tidak baik dan tidak sopan juga tidak benar, maka perusahaan pembiayaan wajib melaporkan perilaku yang bersangkutan misalnya yang bersamgkutan melanggar kode etik dan bahkan mengarah ke tindak kriminal.Jika terbukti melakukan tindak pidana, perusahaan pembiayaan akan memberikan sanksi tegas hingga pemecatan dan kartunya akan dicabut jika terbukti oleh pengadilan melakukan tindak kriminal dan tidak dapat lagi bekerja di industri perusahaan pembiayaan, Pada saat melakukan eksekusi, tenaga jasa penagihan harus membawa sertifikat fidusia, setelah sebelumnya memberikan somasi (SP) pertama hingga ketiga kalinya kepada debitur.

 

Sumber:

Amelia, Mei. 2017. APPI Perketat Pengawasan Terhadap Debt Collector. https://news.detik.com/berita/d-3735192/appi-perketat-pengawasan-terhadap-debt-collector.

Merdeka, Poetra. 2016. Cara Kerja Collector Finance.http://www.poetramerdeka.com/2016/10/cara-kerja-kolektor-collector-finance.html.

Saeno, 2018. PERJANJIAN PEMBIAYAAN : Ada Masalah Dengan Debt Collector? Perhatikan Imbauan OJK ini.http://finansial.bisnis.com/read/20180104/89/723341/perjanjian-pembiayaan-ada-masalah-dengan-debt-collector-perhatikan-imbauan-ojk-ini.

Wijanarko, Leonardus Yoga. 2018. Ibu Ini Telat Bayar Motor, Debt Collector Sekap Anak Gadisnya di Kantor Finance. http://jambi.tribunnews.com/2018/07/09/ibu-ini-telat-bayar-motor-debt-collector-sekap-anak-gadisnya-di-kantor-finance.

 

Undang – Undang

Undang-undang No 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

HIR

 

Produk Pembiayaan

Simulasi Kredit

 
Silahkan lakukan simulasi kredit menggunakan form pada menu ini.

Link Harga Mobil

Klik disini untuk melihat link-link terkait harga-harga mobil baru dan bekas.

Petunjuk Kredit

 
Syarat dan Ketentuan Pengajuan Kredit di Multindo.

Why Choose Multindo